Jhon Lie Sang Penyelundup Senjata, Orang Tionghoa Pertama yang Dapat Gelar Pahlawan RI

Nama nya mungkin kalah tenar dengan sederet pahlawan yang telah melegenda lebih dulu di otak kita sejak masa kanak-kanak. Nama sang pahlawan sangat legenda di kalangan prajurit TNI AL. Dialah pioner penyelundupan senjata dari luar untuk memasok peralatan tempur bagi kelompok-kelompok gerilya yang pro republik muda di tahun 1945-an, Indonesia. Untuk mengenalkan semangat patriotisme nya, kami mencoba menulis biografi singkat 'sang penyelundup' dari Sulawesi Utara ini.


Suatu hari di awal tahun 1920-an, Jhon Lie berujar pada teman-teman sepermainan nya, "Nanti saya mau jadi kapten, suatu waktu akan pimpin kapal begini ini,” ucapnya di sambil menunjuk sebuah kapal eskader Angkatan Laut Belanda berlabuh di Manado - Sulawesi Utara saat itu. Ucapan Jhon Lie ini tertuang dalam sebuah buku Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi: Biografi Laksamana Muda John Lie. Maka sejak itu pula minat Jhon Lie kecil terhadap dunia maritim kian meninggi.

John Lie Tjeng Tjoan nama lengkapnya. Ia lahir pada 9 Maret 1911 dari pasangan Lie Kae Tae dan Oei Tseng Nie dan merupakan anak kedua dari delapan bersaudara. Setelah menempuh pendidikan di Hollands Chinese School (HCS) lalu Christelijke Lagere School, Jhon Lie muda meninggalkan Manado menuju Batavia (Jakarta) disaat umurnya baru menginjak 17 tahun.

Mengikuti minat nya pada dunia kelautan, di Batavia Jhon Lie bekerja sebagai buruh pelabuhan di sesela kesibukannya ikut kursus navigasi. Ia lalu jadi Klerk Muallim III di KPM (Koninklijk Paketvaart Mattschappij), perusahaan pelayaran Belanda. Setelah beberapa kali pindah kapal, ia bertugas di MV Tosari yang pada Februari 1942 membawanya ke Pangkalan AL Inggris Koramshar di Iran. Saat itu Perang Dunia II sedang berlangsung. MV Tosari dijadikan kapal logistik pendukung armada Sekutu. Awak MV Tosari diberi pelatihan militer.

Waktu Perang Dunia II usai, dan Indonesia meng-proklamirkan kemerdekaan nya pada 17 agustus 1945, Jhon Lie bersama teman-teman nya di Koramshar (Iran) nekad pulang ke Indonesia. “Agar kami dapat berjuang, berbakti bersama kaum pejuang di Indonesia, untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kami selama ini di medan kelautan,” tulis John Lie.

Hasrat kembali ke Indonesia baru terkabul pada Februari 1946 dengan kapal MV Ophir yang singgah di Singapura terlebih dahulu selama beberapa hari. Selama di Singapura itulah, Ia bersama teman2 seperjuangan nya menyempatkan belajar beragam taktik pertempuran laut serta tehnik penyapuan ranjau laut.

Begitu tiba di Jakarta, Jhon Lie bergabung dengan angkatan laut Republik Indonesia yang baru terbentuk dan ditempatkan di pos pelabuhan Cirebon. Dan sejak itulah, berbagai misi penyelundupan berbahaya mulai dilakukan nya. Misi pertamanya adalah menembus blokade Belanda dengan kapal ML 336. Kapal ini memuat senjata dan amunisi dengan tujuan Labuan Bilik, sebuah kota kecil di Sumatra Timur. Dalam perjalanan kapal ini dikejar kapal patroli dan kepergok pesawat patroli Belanda. Nyaris terjadi kontak senjata. Tapi pesawat patroli Belanda itu tak jadi menembak. Mungkin, menurut John Lie, bahan bakarnya menipis.

Di Labuhan Bilik, ML 366 didaftarkan ke Jawatan Pelayaran dan diberi nomor PPB 31 LB (Pendaftaran Pelabuhan 31 Labuhan Bilik). Seminggu berlabuh, kapal berlayar lagi ke Port Swettenham, Malaya. John Lie dan timnya lalu mendirikan Help Naval Base of The Republic of Indonesia di sana. Sejak itu, ia terus melakukan pelayaran penetrasi blokade Belanda. Ia sempat ditangkap di Singapura tapi pengadilan membebaskannya karena tak terbukti bersalah.

Radio BBC selalu menyiarkan keberhasilan pelayaran John Lie. Bahkan BBC menjuluki kapal John Lie sebagai “The Black Speed Boat”. Kapal PPB 31 LB sendiri oleh Jgon Lie dinamai "The Outlaw" alias si Pelanggar Hukum. Tentu dalam hal ini menentang hukum yang diterapkan oleh sang penjajah Belanda.

John Lie adalah sosok legendaris dalam organisasi penyelundup senjata yang terentang dari Filipina sampai India. Jaringan ini punya kantor rahasia di Manila, Singapura, Penang, Bangkok, Rangon dan New Delhi. Jaringan ini pula yang memudahkan Jhon Lie dan kawan-kawan nya memperoleh pasokan senjata dan amunisi untuk selanjutnya di sebarkan ke kantong-kantong pejuang.

Menurut laporan majalah Life yang terbit pada 26 September 1949, kapal Lie yang panjangnya 110 kaki (34 meter) selalu lolos dari patroli Belanda. Mengingat kapal itu tak dilengkapi senjata, meloloskan diri bukan perkara mudah. Kapal kerap dikejar sepanjang Selat Malaka, tak jarang dibombardir dengan peluru dan bom. Empat kapal lain yang sejenis telah dihancurkan Belanda.

Lie bergerak dengan bantuan belasan krunya, semuanya anak muda dengan usia rata-rata 21 tahun. Mereka bekerja tanpa dibayar demi patriotisme kepada Republik Indonesia. Mereka bolak -balik membeli senjata, dan menukarnya dengan hasil bumi, seperti teh, karet dan kopi.

Menurut buku “The Indonesian Revolution and The Singaporean Connection”, harga senjata bervariasi. Tahun 1948, penyelundup menjual dua karabin dan ribuan magasin dengan bayaran satu ton teh. Satu senapan mesin dan ribuan magasin dihargai 2,5 ton teh, enam ton teh bisa digunakan untuk membeli enam senjata anti pesawat udara beserta ribuan magasinnya.

Satu lagi yang perlu dicatat, meski John Lie adalah penganut Kristen yang taat, dia tak pilih-pilih dalam menjalankan misi penyelundupan senjata dan amunisi bagi kelompok pejuang kemerdekaan. Jhon Lie juga keluar masuk Aceh guna memasok senjata bagi para pejuang Muslim di tanah serambi Mekah tersebut. Ini lah wujud ke-Bhinneka Tunggal Ika-an tersebut. Berbeda-beda tapi tetap satu jua dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Laksamada Muda Jhon Lie Bersama Keluarga Besarnya
Dari sisi ini saja, apa yang dilakukan Jhon Lie bisa menjadi panutan.

Roy Rowan, wartawan majalah Life, mengabadikan kisah perjuangan heroik John Lie dalam “Guns – And Bibbles – Are Smuggled to Indonesia”, yang dimuat Life pada 26 Oktober 1949. Dan pers asing menjuluki John Lie “The Great Smuggler with the Bibble”. Julukan ini merujuk karena dalam misinya, Jhon Lie selalu membawa dua Injil. Satu berbahasa Inggris dan satu Belanda.

Kepada wartawan majalah Life, Roy Rowan, Lie menyatakan sumpahnya "menjalankan kapal ini untuk Tuhan, negara dan kemanusiaan." Cita-citanya hanya satu: mengubah Indonesia yang saat itu adalah hutan belantara, menjadi taman surga. Menurutnya, tugas mengubah Indonesia menjadi surga adalah takdir Tuhan untuknya.

Pada Desember 1966 Lie mengakhiri kariernya di TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Laksamana Muda. Sebelum itu, pada Agustus 1966 dia mengganti nama menjadi Jahja Daniel Dharma. Lie meninggal karena sakit pada 27 Agustus 1988.

Tahun 2009, 21 tahun setelah kematiannya, John Lie dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Gelar pahlawan nasional pertama bagi pejuang keturunan Cina.

Indonesia yang hebat Indonesia yang besar. Wilayah nya terbentang luas. Kedaulatan nya sejak dulu sudah diperjuangkan oleh pemuda pemudi nya. Dari berbagai etnis dan dari agama yang berbeda, demi Indonesia yang jaya! Ya, kita memiliki pahlawan nasional Pangeran Diponegoro serta para pejuang kemerdekaan muslim lainnya. Kita juga punya Ngurah Rai dari Bali yang Hindu. Dan Jhon Lie, si China yang nasrani. Semua hanya ingin Indonesia terbebas dari belenggu penjajah!

(Source)

Read More

Anak Agung Bagus Sutedja Gubernur Bali Pertama Yang Hilang Misterius

Anak Agung Bagus Sutedja (1923 - 1966) merupakan Gubernur Bali yang pertama, ditunjuk oleh mantan  Presiden Sukarno tahun 1958 saat Bali menjadi sebuah propinsi. Sutedja merupakan putra dari Raja terakhir Jembrana, Anak Agung Bagus Negara.
Pertama kali menjabat pada tahun 1950 sampai 1958, diangkat berdasarkan keputusan Dewan Pemerintahan Daerah sebagai pemimpin badan eksekutif Bali. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) menggantikan wewenang Paruman Agung yang terdiri dari wakil-wakil delapan kerajaan di Bali sebagai badan legislatif.
Setelah sempat diselingi oleh I Gusti Bagus Oka sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah Bali pada tahun 1958 sampai 1959, ia kembali terpilih pada bulan Desember 1959 sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. Masa jabatannya yang kedua berakhir beberapa bulan setelah terjadinya G30S/PKI tahun 1965. Selanjutnya ia digantikan oleh I Gusti Putu Martha.
Anak Agung Bagus Sutedja menghilang secara misterius pada tanggal 29 Juli 1966 di Jakarta. Ia diperkirakan menjadi korban penculikan politik yang terjadi pada masa itu.
Hilangnya putra Jembrana ini menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang menyatakan, Sutedja tewas akibat dari konspirasi politik, namun ada juga yang menafsir ia pergi ke luar negeri karena dikait-kaitkan dengan tragedi berdarah 1965.
Pada masa-masa 1950-an, Sutedja dikenal dekat dengan mantan Presiden RI Soekarno. Anak Agung Istri Ngurah Sunitri (82), istri dari Sutedja pernah menyatakan, ia dan suaminya sering mendampingi Soekarno saat berkunjung ke Istana Tampaksiring dalam kegiatan kedinasan.
Pada tahun 1965-an Soekarno sering berkunjung ke Istana Tampaksiring. Saat datang ke istana ini, Soekarno sering mengajak Megawati.
Hingga  kini misteri masih tetap menyelimuti hilangnya AA Bagus Sutedja. Walaupun sudah dipelebon yang artinya sudah diakui meninggal dunia, penyebab kematiannya belum bisa diungkapkan dengan jelas.
Spekulasi terbesar yang beredar, Sutedja turut menjadi korban ‘pembersihan’ pasca G30S PKI karena dianggap dekat dengan Bung Karno. Dari kalangan yang tua-tua yang pernah merasakan pemerintahan Sutedja hanya kenangan yang bisa dilontarkan.
Beberapa kalangana menilai, Sutedja kala itu cukup bagus dalam memimpin Bali. Di masanya, kondisi politik Indonesia memang sedang memanas. Di Bali saat itu ada 2 partai besar yaitu PKI dan PNI. Menurut Sunitri, terhadap parpol ini suaminya berusaha tidak memihak ke mana pun.
Sebagai Gubernur Bali, waktu itu Sutedja diminta untuk tenang oleh Bung Karno pasca tragedi 1965. Tapi, 2 Desember 1965, Puri Negara mulai diusik dengan perusakan yang dilakukan ratusan massa. Perusakan tersebut dilakukan dengan tuduhan Puri Negara terlibat G30S PKI.
Mendapatkan kabar ini Bung Karno segera memanggil Sutedja ke Jakarta, 3 Desember 1965. Hingga menghilang pada tanggal 29 Juli 1966, Sutedja masih di Jakarta dan tinggal di Komplek Senayan Nomer 261/262.
Menurut keterangan AA Gede Agung, putra sulung dari Sutedja, tanggal 29 Juli 1966 sekitar pukul 09.00 Sutedja dijemput 4 orang berseragam militer dengan menggunakan mobil Nissan. Sutedja diminta datang ke SKOGAR di Merdeka Barat. Menurut Gede Agung, tanpa kecurigaan sedikit pun ayahnya memenuhi panggilan ini.
Saat sore menjelang tanpa ada kabar, ibunya Anak Agung Istri Ngurah Sunitri gelisah dan mendatangi markas SKOGAR. Di sini ia mendapatkan jawaban, tidak ada yang menjemput atau memerintahkan Sutedja untuk datang ke SKOGAR. Mendapati jawaban ini, Sunitri langsung melapor ke Mendagri. Proses pencarian yang dilakukan sia-sia. Nasib Sutedja tidak jelas diketahui.
Pencarian yang dilakukan keluarga Puri Negara terus berlanjut dari hilangnya sampai masa pemerintahan Soeharto hingga Megawati. Pencarian panjang ini akhirnya ditutup dengan upacara pelebon pada 23 Juli 2006 lalu. Upacara ini dilakukan setelah keluarga puri mendapatkan pawisik (petunjuk gaib).

 

Source : Berita Bali

Read More

Menkes Kritik Kinerja Perhimpunan Konselor HIV

Kamis, 10 Maret 2011

DENPASAR--Pembukaan Musyawarah Nasional kedua Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) di Nusa Dua, Bali, Kamis, disambut kritik dari Menteri Kesehatan Endang R Sedyaningsih terkait kinerja organisasi tersebut. Kritikan tersebut muncul setelah Menkes mendengarkan laporan panitia yang disampaikan dr Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS selaku Ketua Umum PKVHI terkait dengan data penderita HIV yang telah melakukan konseling dan tes (VCT) pada 2010.

Menurut Diah, selama 2010 hanya ada 192.076 orang yang melakukan tes HIV di layanan VCT. Data tersebut jauh dari yang ditargetkan Kemenkes 300.000 orang. Padahal, PKHVI telah memiliki lebih dari 2.000 orang yang terlatih untuk menjadi konselor VCT HIV dan sudah tersedia 388 klinik VCT aktif yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Kritik dari Menkes muncul, mengingat permasalahan HIV/AIDS di Indonesia sejak 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut Menkes Endang R Sedyaningsih, berdasarkan estimasi ODHA (orang dengan HIV/AIDS), jumlah populasi rawan tertular HIV mencapai 6,3 juta orang.

Namun dari jumlah tersebut sampai Desember 2010 yang melakukan konseling dan tes sebanyak 535.943 orang dengan hasil HIV positif tercatat 55.848 orang. Berdasarkan data tersebut, cakupan konseling dan tes HIV yang dilakukan pada populasi rawan secara kumulatif di bawah 10 persen.

Oleh karena itu, PKVHI sebagai organisasi yang menaungi para konselor HIV di Indonesia diminta membantu optimalisasi layanan konseling dan tes serta berkontribusi dalam perubahan perilaku masyarakat untuk dapat mengendalikan penyebaran HIV/AIDS. Penanganan HIV di Indonesia, katanya, telah tertuang dalam RPJMN, Renstra Kemkes dan MDG?s, terutama dalam "goal" yang keenam, yakni terkait dengan pengendalikan penularan HIV, malaria, TB dan penyakit menular lainnya.

Terkait dengan hal itu, menurut Menkes, pemerintah juga telah menjabarkan dalam Inpres No.1 tahun 2010 yang disusul dengan Inpres No.3 tahun 2010 dengan salah satu indikatornya adalah jumlah orang yang dikonseling dan dites HIV. Untuk membantu pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tersebut, maka sesuai dengan AD/ART organisasi, PKVHI menggelar munas kedua, 9-12 Maret 2011.

Pertemuan tersebut mengagendakan restrukturisasi pengurus 2011-2014, evaluasi kerja dan perbaikan AD/ART sehingga ke depan PKVHI diharapkan dapat memenuhi target pemerintah dalam menangani HIV.

 

Source : www.republika.co.id

Read More

Yudhoyono 'abused power'

PHILIP DORLING

March 11, 2011 - 4:03PM

Ads by Google

Corruption

corruptionmonitor.com

Corruption monitor service Stop corruption, Report it to us

Susilo Bambang Yudhoyono with US President Barack Obama. Photo: REUTERS

SECRET US diplomatic cables have implicated Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono in substantial corruption and abuse of power, puncturing his reputation as a political cleanskin and reformer.

The cables say Mr Yudhoyono has personally intervened to influence prosecutors and judges to protect corrupt political figures and pressure his adversaries, while using the Indonesian intelligence service to spy on political rivals and, at least once, a senior minister in his own government.

They also detail how Mr Yudhoyono's former vice-president reportedly paid millions of dollars to buy control of Indonesia's largest political party, and accuse the President's wife and her family of seeking to enrich themselves through their political connections.

The revelations come as Indonesian Vice-President Boediono visits Canberra today for talks with acting Prime Minister Wayne Swan and discussions with officials on administrative change to reform Indonesia's corrupt bureaucracy.

The US diplomatic reports — obtained by WikiLeaks and provided exclusively to The Age — say that soon after becoming President in 2004, Mr Yudhoyono intervened in the case of Taufik Kiemas, the husband of former president Megawati Sukarnoputri.

Mr Taufik reportedly had used his continuing control of his wife's Indonesian Democratic Party, then the second largest party in Indonesia's Parliament, to broker protection from prosecution for what the US diplomats described as "legendary corruption during his wife's tenure".

In December 2004, the US embassy in Jakarta reported that one of its most valued political informants, senior presidential adviser T.B. Silalahi, had advised that then assistant attorney-general Hendarman Supandji, who was leading the new government's anti-corruption campaign, had gathered "sufficient evidence of the corruption of former first gentleman Taufik Kiemas to warrant Taufik's arrest".

But Mr Silalhi, one of Mr Yudhoyono's closest political confidants, told the US embassy the President "had personally instructed Hendarman not to pursue a case against Taufik".

No legal proceedings were brought against Mr Taufik, an influential political figure who now serves as speaker of the People's Consultative Assembly, a largely ceremonial body representing members of parliament.

The US embassy also reported that then vice-president Jusuf Kalla allegedly paid "enormous bribes" to win the chairmanship of Golkar, Indonesia's largest party, during a December 2004 party congress.

The President's wife and relatives feature prominently in the US embassy's political reporting, with American diplomats highlighting efforts of the President's family "particularly first lady Kristiani Herawati . . . to profit financially from its political position". As early as 2006 the embassy commented to Washington that "first lady Kristiani Herawati is increasingly seeking to profit personally by acting as a broker or facilitator for business ventures . . . Numerous contacts also tell us that Kristiani's family members have begun establishing companies in order to commercialise their family's influence."

Highlighting the first lady's behind-the-scenes-influence, the embassy described her as "a cabinet of one" and "the President's undisputed top adviser".

Other leaked cables indicate Mr Yudhoyono has used the Indonesian State Intelligence Agency (BIN) to spy on his political allies and opponents.

According to a senior Indonesian intelligence officer, Mr Yudhoyono directed BIN chief Syamsir Siregar to instruct his officers to conduct surveillance on one of the most senior cabinet ministers, State Secretary Yusril Mahendra, while he made a secret trip to Singapore to meet Chinese businessmen.

The President also reportedly tasked BIN to spy on rival presidential candidates. Mr Silalah told US diplomats Mr Yudhoyono "shared the most sensitive BIN reporting on political matters only with himself and Cabinet Secretary Sudi Silalahi".

Although Mr Yudhoyono won a big victory in the 2009 election, US envoys quickly concluded he was running out of political puff. After political controversies through late 2009 and into last year led to his popularity taking a sharp fall, the embassy said the President was increasingly "paralysed". "Unwilling to risk alienating segments of the Parliament, media, bureaucracy and civil society, Yudhoyono has slowed reforms," it said.

Source : http://www.theage.com.au/world/yudhoyono-abused-power-20110311-1bqwj.html

Read More

Kekalahan Napoleon Bonaparte Akibat Meletusnya Gunung Tambora

---

Sebagian dari kita tentu belum tahu kalau Gunung Tambora pernah tercatat sebagai gunung api tertinggi di Indonesia. Itu terjadi sebelum gunung tersebut meletus dahsyat pada April 1815.

Ketika itu puncak Gunung Tambora mencapai ketinggian sekitar 4.300 meter di atas permukaan laut (dpl). Bandingkan dengan daratan tertinggi di Indonesia saat ini, yakni Puncak Jayawijaya, Papua, yang berketinggian sekitar 3.050 m dpl.
Usai Tambora meletus hebat, daratan di bagian puncak itu dimuntahkan ke berbagai arah. Akibatnya, ketinggian gunung api yang masih tersisa tinggal setengahnya, yakni sekitar 2.851 m dpl.

Letusan yang amat mengerikan itu juga menyisakan sebuah kaldera yang sangat besar. Bahkan, menurut catatan, ukuran kaldera tersebut paling luas di Indonesia. Bayangkan, kaldera tersebut memiliki diameter sekitar 7 km, panjang maksimal 16 km, dan kedalaman 1,5 km.

Kini, gunung api yang secara administratif berada di dua kabupaten; Dompu dan Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu meninggalkan kisah ajaib, bukan saja di Indonesia namun juga berdampak hingga ke berbagai penjuru dunia.



 Tragedi itu bermula pada awal April 1815. Ketika itu kawasan di sekitar Gunung Tambora mulai bergetar. Getaran itu semakin menguat pada 10 April 1815, pukul 19.00 waktu setempat. Sejak saat itu hingga lima hari, ledakan Gunung Tambora mencapai klimaksnya.

Pada malam hari, dari kejauhan Tambora memang benar-benar terang benderang lantaran api yang terus memancar dari puncak gunung tersebut. Suasananya sangat mencekam. Gunung itu seolah berubah menjadi aliran api yang sangat besar.

Pada saat bersamaan, letusan itu juga memuntahkan gas panas, abu vulkanik, dan batu-batu ke arah bawah sejauh 20 km hingga ke laut. Desa-desa di sekitar Tambora pun musnah dilalap aliran piroklastik tersebut.

Menurut Haris Firdaus dalam bukunya berjudul Misteri-misteri Terbesar Indonesia (2008), tiga kerajaan kecil hangus dan hancur terkena lahar dan material letusan Gunung Tambora. Ketiga kerajaan itu adalah Pekat yang berjarak sekitar 30 km sebelah barat dari Tambora. Lalu, Kerajaan Sanggar berjarak 35 km sebelah timur Tambora, dan Kerajaan Tambora berjarak 25 km dari gunung tersebut.



Hampir semua penghuni di tiga kerajaan tersebut tewas. Hanya dua orang yang berhasil selamat. Padahal, lokasi ketiga kerajaan itu tadinya sudah diusahakan cukup aman dari dampak letusan gunung api.

Letusan Gunung Tambora juga membawa material longsoran yang sangat besar ke laut. Longsoran itu menimbulkan tsunami di berbagai pantai di Indonesia seperti Bima, Jawa Timur, dan Maluku. Ketinggian tsunami tersebut ditaksir mencapai 4 meter.

Bukan hanya itu, ledakan dahsyat tersebut juga menebarkan abu vulkanik hingga ke Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Bahkan bau nitrat juga tercium hingga ke Batavia (kini Jakarta). Hujan besar disertai jatuhnya abu juga terjadi.

Menurut para geolog, letusan itu merupakan bencana alam terbesar sepanjang sejarah. Bayangkan, dibandingkan dengan letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada Agustus 1883, ledakan Gunung Tambora lebih dahsat empat kali lipatnya.



Letusan Gunung Tambora itu terdengar hingga ke Pulau Sumatera, Makassar, dan Ternate sejauh 2.600 km. Abunya juga diterbangkan sejauh 1.300 km dengan ketinggian 44 km dari permukaan tanah. Volume debu ditaksir mencapai 400 km3.

Saking tebalnya debu-debu yang berterbangan di langit, sepanjang daerah dengan radius 600 km dari gunung tersebut terlihat gelap gulita selama dua hari. Maklum, sinar matahari tak mampu menembus tebalnya abu-abu tadi.

Daerah paling menderita tentu saja yang berdekatan dengan lokasi Gunung Tambora. Menurut ahli botani Swis, Heinrich Zollinger, dalam seketika letusan ini menewaskan sekitar 10.000 orang.
Setelah itu, jumlah kematian karena kelaparan di Sumbawa mencapai 38.000 orang dan di Lombok 10.000 orang. Sumber lain menyebutkan, letusan itu telah menyusutkan populasi penduduk Sumbawa hingga tersisa hanya 85.000 orang.

Jumlah Korban Meluas
Bukan hanya itu. Jumlah korban tewas juga meluas hingga ke Pulau Bali, yakni mencapai 10.000 orang. Dampak berikutnya, sebanyak 49.000 orang tewas karena penyakit dan kelaparan.

Mengapa terjadi bencana kelaparan yang berkepanjangan? Ada beberapa alasan. Pertama, semua tumbuhan di Pulau Sumbawa ketika itu hancur total akibat tertutup abu tebal dan dilalap api.
Kedua, selama dua minggu awan tebal masih menyelimuti daerah-daerah di sekitar Gunung Tambora, termasuk Bali. Dampaknya, banyak tanaman budidaya hancur dan gagal panen.
Ketiga, partikel-partikel abu itu dalam jangka waktu lama masih berada di atmofer dengan ketinggian 10 – 30 km. Akibatnya, siklus iklim menjadi tak menentu dan petani pun tidak bisa memanen tanaman budidayanya.

Kekacauan iklim juga melanda kawasan Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Setahun setelah letusan itu, pada 1816, kawasan tersebut mengalami tahun tanpa musim panas. Cuaca di kawasan tersebut berubah total. Maklum, partikel abu tadi masih membungkus atmosfer bumi sehingga menghalangi sinar matahari menerobos ke permukaan tanah.

Paceklik pun melanda Kanada, AS, Inggris, dan lain-lain. Udara beku yang terjadi di negara-negara tersebut menghapuskan impian para petani. Penduduk pun kekurangan bahan makanan.
Dampak terparah dialami Irlandia. Di sana curah hujan dingin terjadi hampir sepanjang musim panas. Sekitar 65.000 orang mati kelaparan dan terkena wabah tipus. Wabah ini lalu menyebar ke Eropa dan menewaskan 200.000 orang.

Letusan Gunung Tambora memang tragis. Letusan itu melenyapkan ratusan ribu manusia, baik mereka yang terkena dampak langsung maupun tak langsung. Kisah memilukan ini sesuai dengan nama Tambora yang berasal dari dua kata; ta dan mbora yang berarti ajakan menghilang.

Menurut mitos yang berkembang, masyarakat di sekitar gunung percaya, kabarnya ada sekitar 4.500 pendaki, pemburu, dan penjelajah yang hilang. Mereka itu tak pernah ditemukan di Gunung Tambora yang kini diselimuti hutan dengan aneka bunga anggrek yang sangat mempesona.

NAPOLEON, RAFFLES, dan TAMBORA
Letusan hebat Gunung Tambora pada April 1815 bukan saja melumat dan meluluhlantakkan tiga kerajaan kecil di Pulau Sumbawa. Lebih dari itu, nun jauh di daratan Eropa, tepatnya di Belgia, pasukan tentara di bawah komando penguasa Prancis, Jenderal Napoleon Bonaparte harus bertekuk lutut di tangan Inggris dan Prussia.

Ya, tiga hari setelah Tambora meletus dahsyat, tepatnya pada 18 Juni 1815, pasukan Napolean terjebak musuh. Pasalnya, di sepanjang hari itu cuaca memburuk. Hujan terus mengguyur kawasan tersebut. Padahal, tentara Prancis itu sedang menuju laga pertempuran.

Akibat cuaca buruk, roda kereta penghela meriam terjebak lumpur. Semua kendaraan tak bisa melaju dengan mulus. Tanahnya licin, berselimutkan salju. Maklum, abu tebal dari letusan Gunung Tambora masih bertebaran di atmosfer sehingga menghalangi sinar matahari yang jatuh ke bumi.

Perang Waterloo itu menjadi kisah tragis bagi Napoleon. Kehebatan Napoleon dalam menundukkan musuh-musuhnya berakhir sudah. Ia pun menyerah kalah. Jenderal itu lalu dibuang ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau kecil di selatan Samudra Atlantik. Di pulau terpencil itulah ia menghabiskan waktunya hingga meninggal dunia pada 1821 akibat serangan kanker.

Kenneth Spink, seorang pakar geologi berteori, bahwa cuaca buruk akibat letusan Gunung Tambora menjadi salah satu pemicu kekalahan Napoleon. Pada pertemuan ilmiah tentang Applied Geosciences di Warwick, Inggris (1996), Spink mengatakan bahwa letusan Gunung Tambora telah berdampak besar terhadap tatanan iklim dunia kala itu, termasuk cuaca buruk di Waterloo pada Juni 1815.

Di Yogyakarta, letusan Tambora mengagetkan Thomas Stamford Raffles. Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa yang berkuasa pada tahun 1811-1816 itu tadinya mengira ledakan itu berasal dari suara tembakan meriam musuh. Wajar saja demikian karena ketika itu teknologi komunikasi (telegram) memang belum tercipta sehingga letusan itu tak bisa disampaikan ke berbagai penjuru daerah dalam waktu yang relatif cepat.

Takut diserang musuh, Raffles pun lalu mengirim tentara ke pos-pos jaga di sepanjang pesisir untuk siap siaga. Perahu-perahu pun disiagakan. Apa boleh buat, dugaan Raffles keliru. Tak ada serangan musuh.

 Source /

Read More

Soekarno and Soeharto relationship

Read More

Djakarta 1966: Soekarno was everything Soeharto was not

After seeing a bad movie, Djakarta 66 is kind of revelation. History, by any definition is written by the ruler, however, time is always the winner.

Djakarta 66 was made by Arifin C Noer in 1988 (JB Kristanto's version is 1982, however the credit in the film states 1988 which is more reliable, I guess), telling a [his]tory about the controversial Supersemar. Kineforum screens the film today and 9 January 2011 as part of the #decompression programme, an anniversary celebration by collective ruangrupa. Lisabona Rahman with filmmaker, Anggun Priambodo work hand in hand to curate a film programme about Jakarta. With my usual gang, we were watching the 35mm format with mixed feeling. I found the film funny yet brave. Another found it great and amusing. Djakarta 66 is the third of New Order (or rather, Soeharto's trilogy). The first film is Serangan Fajar, made in 1981, followed by notorious Pengkhianatan G-30-S PKI in 1982.

Djakarta 66 focuses on the political events after the failed coup d'etat by allegedly Indonesian communist party. Jakarta streets were full of students' demonstrations. Universitas Indonesia as main camp of student organisations such as KAMI sent thousands of their students to Bogor Palace and Presidential Palace to demand Tritura (those are three public's demand: ban Indonesian communist party, reform the cabinet, and reduce the price?!). Soekarno was forced to sign the Supersemar document (or wasn't it?). On March 11, 1966, Soekarno might (or might not) sign a letter giving the Army commander Lt. Gen.Suharto authority to take whatever measures he "deemed necessary" to restore order to the chaotic situation during the Indonesian killings of 1965–66.

Some might think that Arifin C Noer worked as a propaganda film specialist. His film, Pengkhianatan G-30-S PKI (my friend, Nayla, discusses this film extensively in her thesis) frequently is read as a propaganda text. But modern eyes reveal a contradictory account. As for Djakarta 66, I feel that our reading on Arifin C Noer's film should be extended radically. Djakarta 66 is 135 minutes long film, with almost one hour of its original version was cut by authority for reason of provoking new radicalism to students. Written by Bur Rasuanto (who had opportunity to read Cornell paper prior of writing the script) and Arifin C Noer himself, the movie presents critical version of 1966 Supersemar.

The key feature of Noer's work is his distinctive approach to historical genre and Indonesian critical history, in addition to his mastery over visual/cinematic languages. His Pengkhianatan is not only ghost in Indonesian political history, but also the ghost for Indonesian cinema as a few cineaste can go beyond his ouvre. His Djakarta 66 goes further as his cinematic and technical quality will make contemporary films look lame.

Working with unlimited budget (but super tight supervision by Soeharto himself), Djakarta 66 is surprisingly a challenging text for New Order History. Portraying the crisis in the Soekarno administration and the conflict inside the 1966 student movement, the film shows Soeharto as a poor social climber whose speech reminds me of current Indonesian president. Soekarno, on the other hand is portrayed very strong and impressive, giving very convincing version of the 1966 'coup d'etat'. Thus, Djakarta 66 is important text, non only in the context of its narrative as a historical document, but how the 1966 is understood by Indonesian community, but most importantly, I think is how Arifin C Noer as a filmmaker inserted his personal vision of history and cinema in his 'film pesanan' (customised film, made by New Order's order and money).

If one reads it against the grain, Djakarta 1966 is a mocking text, showing Soeharto as you-know-who: a Javanese military with hidden agenda in his back. He worked very hard (too hard) to be in power --with his limited resources and intelligence. Young filmmakers should learn from him: historia magistra vitae, history is the teacher of life.

Photo credit: Pengkhianatan G-30-S PKI, Arifin C Noer's most prominent film
 

Read More

Djakarta 1966: Soekarno was everything Soeharto was not

Djakarta 1966: Soekarno was everything Soeharto was not

Photo credit: Pengkhianatan G-30-S PKI, Arifin C Noer's most prominent film

After seeing a bad movie, Djakarta 66 is kind of revelation. History, by any definition is written by the ruler, however, time is always the winner.

Djakarta 66 was made by Arifin C Noer in 1988 (JB Kristanto's version is 1982, however the credit in the film states 1988 which is more reliable, I guess), telling a [his]tory about the controversial Supersemar. Kineforum screens the film today and 9 January 2011 as part of the #decompression programme, an anniversary celebration by collective ruangrupa. Lisabona Rahman with filmmaker, Anggun Priambodo work hand in hand to curate a film programme about Jakarta. With my usual gang, we were watching the 35mm format with mixed feeling. I found the film funny yet brave. Another found it great and amusing. Djakarta 66 is the third of New Order (or rather, Soeharto's trilogy). The first film is Serangan Fajar, made in 1981, followed by notorious Pengkhianatan G-30-S PKI in 1982.

Djakarta 66 focuses on the political events after the failed coup d'etat by allegedly Indonesian communist party. Jakarta streets were full of students' demonstrations. Universitas Indonesia as main camp of student organisations such as KAMI sent thousands of their students to Bogor Palace and Presidential Palace to demand Tritura (those are three public's demand: ban Indonesian communist party, reform the cabinet, and reduce the price?!). Soekarno was forced to sign the Supersemar document (or wasn't it?). On March 11, 1966, Soekarno might (or might not) sign a letter giving the Army commander Lt. Gen.Suharto authority to take whatever measures he "deemed necessary" to restore order to the chaotic situation during the Indonesian killings of 1965–66.

Some might think that Arifin C Noer worked as a propaganda film specialist. His film, Pengkhianatan G-30-S PKI (my friend, Nayla, discusses this film extensively in her thesis) frequently is read as a propaganda text. But modern eyes reveal a contradictory account. As for Djakarta 66, I feel that our reading on Arifin C Noer's film should be extended radically. Djakarta 66 is 135 minutes long film, with almost one hour of its original version was cut by authority for reason of provoking new radicalism to students. Written by Bur Rasuanto (who had opportunity to read Cornell paper prior of writing the script) and Arifin C Noer himself, the movie presents critical version of 1966 Supersemar.

The key feature of Noer's work is his distinctive approach to historical genre and Indonesian critical history, in addition to his mastery over visual/cinematic languages. His Pengkhianatan is not only ghost in Indonesian political history, but also the ghost for Indonesian cinema as a few cineaste can go beyond his ouvre. His Djakarta 66 goes further as his cinematic and technical quality will make contemporary films look lame.

Working with unlimited budget (but super tight supervision by Soeharto himself), Djakarta 66 is surprisingly a challenging text for New Order History. Portraying the crisis in the Soekarno administration and the conflict inside the 1966 student movement, the film shows Soeharto as a poor social climber whose speech reminds me of current Indonesian president. Soekarno, on the other hand is portrayed very strong and impressive, giving very convincing version of the 1966 'coup d'etat'. Thus, Djakarta 66 is important text, non only in the context of its narrative as a historical document, but how the 1966 is understood by Indonesian community, but most importantly, I think is how Arifin C Noer as a filmmaker inserted his personal vision of history and cinema in his 'film pesanan' (customised film, made by New Order's order and money).

If one reads it against the grain, Djakarta 1966 is a mocking text, showing Soeharto as you-know-who: a Javanese military with hidden agenda in his back. He worked very hard (too hard) to be in power --with his limited resources and intelligence. Young filmmakers should learn from him: historia magistra vitae, history is the teacher of life.

Read More

Wage Rudolf Supratman...7 Wasiat sebelum wafat...

      Siapa yang tidak kenal lagu Indonesia Raya, kita dan seluruh Rakyat negeri ini pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu ini, karena memang ia adalah lagu Kebangsaan kita Rakyat Indonesia, setiap even Kenegaraan, pertemuan organisasi massa, olah raga, dsb.nya, lagu Indonesia Raya pasti berkumandang, bahkan untuk menghormatinya ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya semua pasti dianjurkan untuk berdiri, itu sebagai isyarah sumpah dari yang menyanyikan untuk menegakkan apa yang menjadi isi dari lagu tersebut, disana ada janji untuk cinta tanah air, janji untuk bersatu, janji untuk membangun jiwa dan raga Rakyat Indonesia yang semuanya itu untuk cita-cita Indonesia Raya.

Pada masa penjajahan, lagu ini mampu menggugah semangat patriotisme bangsa Indonesia, mampu menjadi semacam perwujudan persatuan dan kehendak untuk merdeka bagi Rakyat Indonesia, sampai-sampai Belanda sempat melarang penyebutan Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan dan bait merdeka merdeka supaya diganti dengan mulia mulia (WR Supratman menyebut lagu ini dengan Lagu Kebangsaan sejak pertama kali diperkenalkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928), ini karena saking takutnya pihak Belanda akan bangunnya kesadaran jiwa Bangsa Indonesia yang ditimbulkan dari lagu ini, namun upaya itu tidak menyurutkan nyali dari para pejuang Indonesia untuk tetap menganggapnya sebagai lagu kebangsaan dan tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya pada setiap acara-acara resmi, pertemuan-pertemuan penting, dll. hingga akhirnya Indonesia benar-benar bisa meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

 

Namun siapa sangka, sang komponis yang melahirkan lagu yang membangunkan jiwa Bangsa Indonesia ini diakhir hidupnya mengalami nasib yang memprihatinkan, ditempat sempit yang pengap disalah satu ruang dari rumah sang kakak Rukiyem Supratijah, tanpa ada satupun keluarga disisinya saat itu ia menjemput maut kembali keRahmatulloh pada usianya yang ke 35, setelah mengalami sakit selama beberapa hari, Saat meninggalnya WR Supratman tidak meninggalkan harta sepeserpun, bahkan konon, pakaian yang dipakai waktu meninggal-pun merupakan pinjaman dari kakak iparnya Willem Van Eldick. hanya biola (sekarang disimpan dimuseum Sumpah Pemuda, Jakarta) dan secarik kertas wasiat untuk bangsanya-lah yang menjadi jejak terakhir sebelum ia meninggal, wasiat itu berjudul Selamat Tinggal terdiri dari 7 bait atau bagian :

1. Selamat tinggal Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku.

2. Indonesia Tanah yang berseri, Tanah yang kusayangi.

3. Selamat tinggal bangsaku, marilah kita berseru.

4. Indonesia bersatu, bangsa dan tanah airku.

5. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia.

6. Marilah kita berjanji Indonesia abadi.

7. Hiduplah Indonesia Raya, selamat Tinggal untuk selama2nya.

 7 wasiat inilah sebagai tanda perpisahan dari WR Supratman kepada Tanah Air yang sangat dicintainya, ucapan selamat tinggal dari sang komposer kepada bangsa tercinta.

Melihat isi 7 wasiat ini, hati kami sungguh tersentuh, bagaimana tidak seseorang yang berjasa besar seperti beliau, ketika dalam keadaan melarat, sakit, nasib yang dilupakan orang seperti itu masih ingat tanah airnya, masih mementingkan nasib bangsanya, masih memikirkan masa depan negaranya, ini betul-betul jiwa pahlawan yang patut dicontoh, bagaimana beliau sungguh-sungguh menghayati hubbul wathon minal iman.

————————————————————–

WAGE RUDOLF SUPRATMAN (1903-1938 )

Tempat/ Tgl Lahir : Jatinegara, Jakarta,

Senin Wage, 9 Maret 1903

Tempat/ Tgl Wafat : Jl. Mangga 21, Tambaksari, Surabaya

Rabu Wage, 17 Agustus 1938

Orang Tua : Jumeno Senen Sasto Suharjo dan Siti Senin

Agama : Islam.

Status : Belum menikah.

Saudara : Anak ke 5 dari 6 bersaudara (5 puteri dan 1 putera)

Pendidikan : Klein Amtenaar Examan dan Normaal School

Profesi : Wartawan, guru dan komponis lagu.

KaryaLagu : Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (1928), Idonesia Iboekoe (1928), Bendera kita Merah Poetih (1928), Bangoenlah hai kawan (1929), Raden Adjeng Kartini (1929), Mars KBI (Kepandoean Bangsa Indonesia) (1930), Di Timoer Matahari (1931), Mars PARINDRA (1937), Mars Soerya Wirawan (1937), Matahari Terbit (Agustus 1938), Selamat Tinggal (belum selesai) (1938).

Karya Sastra : Perawan Desa (1929), Darah Moeda, Kaoem Panatik.

(Jalan Pincang)

Read More

Bung Tomo " dipenjara pada masa Orde Baru !!

Sutomo (lahir di Surabaya 3 Oktober 1920, meninggal di Makkah, 7 Oktober 1981) lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo, adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara NICA, yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

 MASA MUDA

Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Pada usia 12 tahun, ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di MULO, Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus.

Sutomo kemudian bergabung dengan KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Belakangan Sutomo menegaskan bahwa filsafat kepanduan, ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya, merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum pendudukan Jepang pada 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh tiga orang Indonesia.

PERJUANGAN

Sutomo pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika ia terpilih pada 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Namun semua ini mempersiapkan Sutomo untuk peranannya yang sangat penting, ketika pada Oktober dan November 1945, ia berusaha membangkitkan semangat rakyat sementara Surabaya diserang habis-habisan oleh tentara-tentara NICA. Sutomo terutama sekali dikenang karena seruan-seruan pembukaannya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan emosi, "Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!"

Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, kejadian ini tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia.

SETELAH KEMERDEKAAN

Setelah kemerdekaan Indonesia, Sutomo sempat terjun dalam dunia politik pada tahun 1950-an, namun ia tidak merasa bahagia dan kemudian menghilang dari panggung politik. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Suharto yang mula-mula didukungnya, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh nasional.

Namun pada awal 1970-an, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara dengan keras terhadap program-program Suharto sehinga pada 11 April 1978 ia ditahan oleh pemerintah Indonesia yang tampaknya khawatir akan kritik-kritiknya yang keras. Baru setahun kemudian ia dilepaskan oleh Suharto. Meskipun semangatnya tidak hancur di dalam penjara, Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal.

Ia masih tetap berminat terhadap masalah-masalah politik, namun ia tidak pernah mengangkat-angkat peranannya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia sangat dekat dengan keluarga dan anak-anaknya, dan ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya.

Sutomo sangat bersungguh-sungguh dalam kehidupan imannya, namun tidak menganggap dirinya sebagai seorang Muslim saleh, ataupun calon pembaharu dalam agama. Pada 7 Oktober 1981 ia meninggal dunia di Makkah, ketika sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi untuk memakamkan para jemaah haji yang meninggal dalam ziarah ke tanah suci, jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah Taman Makam Pahlawan, melainkan di Tempat Pemakaman Umum Ngagel di Surabaya.

Persoalan gelar pahlawan nasional untuk Bung Tomo memang sempat mencuat sebagai kontroversi. Maklum, sejak 1982--setahun setelah wafatnya--, masyarakat Jawa Timur mengajukan permohonan agar nama Bung Tomo dimasukkan dalam daftar pahlawan nasional. Namun, pemerintah saat itu dengan sejuta dalih menolaknya. Setelah 26 tahun berlalu, lewat Keputusan Presiden Nomor 041/TK/TH 2008 pada 6 November lalu, gelar itu pun diberikan.

 Bung Tomo dikenal sebagai sosok yang juga pernah berseberangan secara politis dengan penguasa Orde Lama dan Orde Baru. Terbukti, Bung Tomo pernah dipenjara beberapa tahun terkait keterlibatannya di peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari).

"Mungkin karena itulah kenapa sosok Bung Tomo dilupakan," ujar Taufik. Hal itu pun diakui Bambang yang menceritakan kehidupan politik ayahnya. Meski kiprah politiknya tak berlangsung lama, Bung Tomo dikenal sebagai sosok yang tak kenal takut kepada siapa pun, termasuk penguasa. Kiprah Bung Tomo sendiri di kancah politik bukan sebagai representasi ambisi kekuasaan, tetapi lebih pada bentuk lain pengabdian bagi bangsa dan negara.

"Bung Tomo banyak berbeda pendapat dengan para sahabatnya di zaman perjuangan seperti Soekarno dan Soeharto," ujar Bambang. Setidaknya, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo mengakhiri polemik berkepanjangan yang sempat muncul dalam beberapa tahun terakhir. Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo pernah disampaikan kepada pemerintah Orde Baru, tapi tidak mendapat persetujuan.
menilai kepahlawananmu."

Read More

Soeharto dan Petrus(Penembakan Misterius' 80 an)

Tapi dua butir peluru segera bersarang di tubuhnya. Satu di dada dan satu di kepala. Tubuhnya lalu tumbang dan dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Esok hari, bisik-bisik beredar di masyarakat. Dia adalah Robert preman yang selama ini ditakuti, sampah masyarakat, bromocorah!

Mungkin nasib Bathi Mulyono masih lebih baik. Begitu mendengar dirinya ikut menjadi target, dia segera melarikan diri hingga ke sejumlah negara luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir. Namun, Bathi dan anaknya yang kini berusia 25 tahun, Lita, telah bertemu kembali.

Tahun 1980-an. Ketika itu, ratusan residivis, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah, mati ditembak. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah "petrus", penembak misterius. Tahun 1983 saja tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Tahun 1984 ada 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan.

Kala itu, para pria bertato disergap ketakutan karena muncul desas-desus, petrus mengincar lelaki bertato. Peristiwa penculikan dan penembakan terhadap mereka yang diduga sebagai gali, preman, atau residivis itu, belakangan, diakui Presiden Soeharto, sebagai inisiatif dan atas perintahnya. "Ini sebagai shock therapy," kata Soeharto dalam biografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.

Mayat-mayat itu ketika masih hidup dianggap sebagai penjahat, preman, bromocorah, para gali, dan kaum kecu yang dalam sejarah memang selalu dipinggirkan, walau secara taktis juga sering dimanfaatkan. Pada saat penembak misterius merajalela, para cendekiawan, politisi, dan pakar hukum angkat bicara. Intinya, mereka menuding bahwa hukuman tanpa pengadilan adalah kesalahan serius. Meski begitu, menurut Soeharto, “Dia tidak mengerti masalah yang sebenarnya.” Mungkin tidak terlalu keliru untuk menafsir bahwa yang dimaksud Soeharto sebagai orang yang mengerti masalah sebenarnya adalah dirinya sendiri.

Read More

Soekarno sebelum kepergiannya " Gaya Soeharto mengucilkan sang Proklamator"

 oleh :Fransisca Ria Susanti

 ( Kondisi Soekarno sebelum kepergiannya di rumah tahanan)

JAKARTA – Seorang perempuan muncul di kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jakarta, awal 1990-an. Di tangannya, 10 bundel buku berisi catatan para perawat jaga. Ia ingin bertemu Kartono Mohammad (Ketua IDI saat itu). Tak banyak percakapan di antara mereka. Perempuan itu kemudian menghilang.
Jauh sebelum pertemuan itu, Kartono bertemu Wu Jie Ping (dokter yang merawat mantan Presiden Soekarno) di Hong Kong. Dari Wu, Kartono tahu bahwa Soekarno “hanya” mengalami stroke ringan akibat penyempitan sesaat di pembuluh darah otak saat diberitakan sakit pada awal Agustus 1965. Ia sama sekali tak mengalami koma.
Penasaran dengan keterangan ini, sampai di Jakarta, ia menemui Mahar Mardjono. Ia meyakini satu-satunya dokter yang tahu banyak soal stroke saat itu hanya Mahar. Ia tak pernah menyangka bahwa Mahar tak hanya berkisah soal stroke itu, tapi juga rentetan kejadian yang membuatnya berkesimpulan bahwa ada pihak yang dengan sengaja menelantarkan Soekarno. Kartono gelisah.
Bundel buku yang dibawa perempuan itu semakin menguatkan kegelisahan Kartono. Namun, Indonesia di awal 1990-an bukanlah negeri yang ramah. Kebenaran hanya boleh ditentukan oleh penguasa. Bundel buku itupun terpaksa teronggok di meja kerja Kartono selama bertahun-tahun.
Hingga kemudian, krisis ekonomi Asia meledak. Rakyat turun ke jalan dan Soeharto dipaksa meletakkan jabatan. Indonesia berubah wajah. Kebenaran tiba-tiba muncul dalam banyak versi.
Kartono pun teringat onggokan bukunya. Ia bergegas ke RSPAD, institusi yang mempekerjakan empat perawat di Wisma Yaso, tempat di mana Soekarno dirawat dan meninggal sebagai pesakitan. Ia berharap dapat menemukan mereka. Ia ingin bangsa Indonesia bisa mendapatkan cerita lengkap tentang tahun-tahun terakhir Soekarno.
Namun menemukan Dina, Dasih, J. Sumiati, dan Masnetty ternyata bukan hal mudah. Seorang di antara mereka meninggal, sedangkan yang lain sudah pensiun. RSPAD pun mendadak tak memiliki file dari para perawat ini. Kartono kehilangan jejak. Upayanya untuk mencari medical record Seoekarno pun gagal. Pihak RSPAD mengatakan bahwa keluarga Soekarno telah membawanya. Kartono, saat itu, tak yakin.
Hingga pekan lalu, di hadapan pers, Rachmawati Soekarnoputri berterus terang. Ia memiliki catatan medis Soekarno dari tahun 1967-1968. Mirip dengan kesimpulan Kartono, Rachmawati mengatakan bahwa Soekarno tak mendapat perawatan semestinya.
Medical record tersebut menyebut bahwa Soekarno mengalami gagal ginjal. Wu Jie Ping pun, kepada Kartono, mengatakan bahwa Soekarno menderita batu ginjal dan tekanan darah tinggi sebagai komplikasi.
Yang mengejutkan, kepada pers, Rachmawati mengatakan bahwa semua obat yang diberikan kepada Soekarno harus mendapat persetujuan Soeharto. Soeharto juga menolak keinginan keluarga agar Soekarno mendapat perawatan di luar negeri.
Pengakuan Rachmawati ini seolah membenarkan “kemarahan” Mahar Mardjono saat ia menemukan resep obat yang dibuatnya untuk Soekarno ternyata tetap tersimpan di laci seorang dokter di RSPAD. Kepada Kartono, Mahar mengaku bahwa penyimpanan resep ini dilakukan atas sebuah instruksi.
Dan dari catatan para perawat tersebut, Kartono menemukan bahwa tak ada dokter spesialis yang memeriksa Soekarno. Satu-satunya dokter yang datang adalah Sularyo, seorang dokter umum. Sementara itu, obat yang diberikan melulu vitamin (B12, B kompleks, dan royal jelly) serta Duvadillan yang merupakan obat untuk mengurangi penyempitan pembuluh darah perifer.
Tak ada obat untuk menurunkan tekanan darah Soekarno saat mencapai 170/100 dan tak ada pula obat untuk memperlancar kencing sewaktu terjadi pembengkakan. Dalam kondisi seperti inilah, Soekarno mengembuskan nafas terakhirnya pada 21 Juni 1970 di bumi yang ia perjuangkan kemerdekaannya.

Tak Adil
Rachmawati berniat menyerahkan medical record ini ke pemerintah. Ia ingin menunjukkan fakta bahwa negeri ini tak cukup adil dalam memperlakukan mantan presiden.
Berpuluh tahun, Soekarno diperlakukan sebagai seorang pecundang dengan keberadaan Tap MPRS XXXIII/1967 yang mengaitkannya dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ia tak pernah diadili, meski tap tersebut jelas-jelas menyebut bahwa perlu ditempuh jalur hukum untuk membuktikan tudingan ini.
Soeharto lebih memilih menyingkirkan Soekarno dengan mengasingkannya dan menjadikannya sebagai pesakitan. Tak pernah ada niat untuk membuktikan tudingannya di pengadilan.
Sebagai gantinya, Soekarno mendapat pengadilan lewat citraan (image) sepihak yang dirancang oleh media massa yang berada di bawah kendali kekuasaan, juga melalui kurikulum yang dipasokkan ke generasi pasca-1960-an. Berpuluh tahun, Soekarno menjadi momok. Ada suatu masa, di mana memasang gambarnya pun dicurigai sebagai makar.
Kini, saat publik ramai-ramai mempersoalkan pengadilan Soeharto—atas tudingan korupsi—mendadak nama Soekarno kembali disebut. Para pejabat negara beramai-ramai bicara soal pengampunan. Tak hanya untuk Soeharto, tapi juga bagi Soekarno. Mereka menyebutnya: rehabilitasi.
Sejarawan Asvi Warman Adam menyebut solusi ini semacam “sogok” untuk meredam kemarahan kaum Soekarnois saat belas kasihan yang ditunjukkan sejumlah pejabat negara kepada Soeharto tampak begitu berlebihan.
Namun rehabilitasi, menurut Asvi, hanya cocok untuk Soekarno yang selama puluhan tahun dituding berada di balik G30S. Sebuah tudingan yang kental dengan nuansa politis. Sementara tudingan yang diarahkan ke Soeharto menyangkut soal korupsi, penyalahgunaan uang rakyat, yang sama sekali tak berkaitan dengan tudingan politis.
Bagaimana mungkin “obat” yang diberikan untuk Soeharto disamakan dengan Soekarno?
Barangkali ada kekhawatiran bahwa tudingan kepada Soeharto akan merembet pada kasus lain, termasuk G30S yang ia tudingkan pada Soekarno dan sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di bawah kekuasaannya.
Jika toh ini terjadi, sebaiknya negeri ini belajar bersikap adil. Keadilan, menurut Asvi, tak hanya cukup dilihat dari “pengampunan” kepada Soekarno dan Soeharto, tapi juga mempertimbangkan rasa keadilan mayoritas korban. Mereka yang kehilangan orang-orang terdekatnya, dimatikan kebebasannya, dan dinjak-injak harga dirinya selama berpuluh tahun akibat kebijakan politis yang dibuat Soeharto.
Ribuan orang dibuang di Pulau Buru dan disekap di penjara-penjara Indonesia tanpa pernah diadili, ratusan ribu orang yang meregang nyawa hanya karena aspirasi politiknya, dan jutaan lainnya yang menjadi tumbal atas nama legitimasi kekuasaan, dari Tanjung Priok, Talang Sari, hingga Papua.
Kita harus berdamai dengan masa lalu, bukan dengan melupakannya, tapi melihatnya secara lebih jernih, sehingga masa depan tak lagi tampak menakutkan.

http://pantastic1049.multiply.com/journal/item/14/SOEHARTO_MEMPERLAKUKAN_SOEKARNO

Read More

SOEKARNO,proklamator yang meninggal dengan Status "Tahanan Rumah" oleh Orde Baru

http://www.andists.info/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=73

Read More

Korban Pelanggaran HAM 65' Menggugat !!!

http://dev.progind.net/modules/smartsection/makepdf.php?itemid=5

Read More

Indonesia di Tangan Penguasa

Neoliberalis menghendaki negara tidak berbisnis meski bisnis tersebut menyangkut kekayaan alam negara dan juga menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Oleh karena itu semua BUMN harus dijual atau diprivatisasi ke pihak swasta. Karena swasta Nasional keuangannya terbatas, umumnya yang membelinya adalah pihak asing seperti Indosat dan Telkom yang dijual ke perusahaan asing seperti STT dan Singtel yang ternyata anak perusahaan dari Temasek (BUMN Singapura).

Read More